Makassar, EBS FM Unhas — Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) berencana mengevaluasi dan menutup beberapa program studi (prodi) yang dinilai kurang relevan di perguruan tinggi. Kebijakan ini bertujuan menyesuaikan prodi dengan kebutuhan industri dan perkembangan ekonomi nasional. Sekretaris Jenderal Kemdiktisaintek, Badri Munir Sukoco, dalam pernyataannya pada Senin (27/4), mengatakan langkah ini diambil karena banyak lulusan belum terserap secara optimal di dunia kerja.

Ia menjelaskan pemerintah akan menata ulang prodi di berbagai kampus agar lebih relevan dengan kebutuhan masa depan. Penyesuaian dilakukan melalui pemetaan ulang bidang studi yang dibutuhkan serta evaluasi prodi yang dinilai tidak lagi sesuai. Tujuannya untuk meningkatkan peluang kerja lulusan dan mendukung pertumbuhan ekonomi.

“Ada kerelaan atau mungkin ada beberapa hal yang nanti akan kita eksekusi tidak terlalu lama terkait prodi, prodi akan kita pilih pilah atau kalau perlu ditutup untuk bisa meningkatkan relevansi ini dan sebenarnya yang dibutuhkan prodi apa ke depan, itu yang akan kita susun bersama,” ujar Badri.

Selain itu, Kemdiktisaintek mendorong kolaborasi antara pemerintah, perguruan tinggi, dan pihak terkait. Dukungan dari Konsorsium Perguruan Tinggi Peduli Kependudukan (PTPK) dinilai penting agar kebijakan ini berjalan efektif dan terarah.

“Jadi, menurut kami di kementerian perlu kebijakan bersama. Kami berharap juga dukungan teman-teman dari PTPK, tentunya para rektor yang ada di sini semuanya, supaya ada kerelaan,” tambahnya.

Badri juga menyoroti kelebihan jumlah lulusan pada beberapa bidang, salah satunya prodi kependidikan. Setiap tahun, prodi ini menghasilkan sekitar 490 ribu lulusan, sementara kebutuhan tenaga kerja hanya sekitar 20 ribu, sehingga terjadi ketimpangan.

Ia menambahkan banyak kampus membuka prodi dengan pendekatan berbasis pasar, mengikuti minat calon mahasiswa. Namun, hal ini berisiko menimbulkan ketidakseimbangan jika tanpa perencanaan jangka panjang. Karena itu, penyesuaian dinilai penting agar pendidikan tinggi selaras dengan kebutuhan pembangunan dan bonus demografi Indonesia.