Makassar, EBS FM Unhas — Badan Gizi Nasional (BGN) menyelenggarakan diskusi publik “BGN Goes to Campus” di Auditorium Prof. A. Amiruddin, Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin, Selasa (5/5). Kegiatan ini menghadirkan Plt. Deputi Bidang Promosi dan Kerja Sama BGN, Gunalan, untuk memberikan arahan terkait penguatan program Makan Bergizi Gratis (MBG) melalui pendekatan akademik dan kolaboratif.

Dalam pemaparannya, Gunalan menjelaskan bahwa program ini menjadi langkah awal untuk memperluas edukasi, sosialisasi, serta kolaborasi lintas sektor dalam mendukung pembangunan gizi nasional. Ia menekankan pentingnya keterlibatan perguruan tinggi sebagai mitra strategis dalam mengkaji sekaligus menyempurnakan program yang dijalankan.

Program ini dijalankan melalui struktur organisasi yang melibatkan beberapa deputi, mulai dari bidang sistem dan tata kelola, penyediaan dan penyaluran, promosi dan kerja sama, hingga pemantauan dan pengawasan. Melalui tiga direktorat, kegiatan edukasi dan kolaborasi dilaksanakan di berbagai wilayah Indonesia dengan sasaran yang beragam.

Sasaran tersebut mencakup perguruan tinggi dan civitas academica, sekolah dan satuan pendidikan, posyandu dan kader kesehatan masyarakat, organisasi kemasyarakatan, komunitas kepemudaan dan perempuan, serta berbagai komunitas lokal lainnya. Seluruh sasaran ini diharapkan dapat berperan aktif dalam mendukung pembangunan gizi nasional secara berkelanjutan.

Lebih lanjut, Gunalan menegaskan bahwa program MBG tidak hanya diposisikan sebagai bantuan makanan, tetapi juga memiliki tujuan jangka panjang dalam pembangunan sumber daya manusia. Hal ini menjadi bagian penting dalam upaya meningkatkan kualitas generasi masa depan Indonesia.

“Program MBG tidak hanya diposisikan sebagai program bantuan makanan, tetapi sebagai investasi jangka panjang dalam pembangunan kualitas sumber daya manusia menuju Indonesia Emas 2045,” ujarnya.

Ia menambahkan bahwa pendekatan yang digunakan juga berbasis pentahelix dengan melibatkan inovasi, teknologi pangan, serta peran aktif perguruan tinggi agar kebijakan yang dihasilkan lebih terukur dan berbasis ilmiah. Selain itu, hasil diskusi diharapkan dapat dirumuskan dalam bentuk policy brief untuk penyempurnaan program ke depan.

“Output strategis yang diharapkan adalah tidak berhenti pada diskusi, tetapi menghasilkan arah kebijakan dan langkah implementatif,” pungkasnya.

Fadiah Nadhilah Irhad