Makassar, EBS FM – Periode dua tahun terakhir, Indonesia telah mengalami tujuh kali peretasan. Peretasan berbagai situs pemerintahan dimulai pada 12 Maret 2023, sebanyak 19 juta data milik BPJS Ketenagakerjaan telah diretas. Kemudian, pada 15 Mei 2023, peretas Lockbit mencuri sekitar 1,5 terabyte data internal BSI. Pada 5 Juli 2023, sebanyak 34 juta paspor Indonesia bocor. Pada 13 Juli 2023, situs Dukcapil Kemendagri bocor dan data tersebut diperjualbelikan. Dan pada 28 November 2023, Daftar Pemilih Tetap (DPT) KPU diretas.

Meskipun Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia (Kominfo) berjanji akan mengawal seluruh situs milik pemerintahan, nyatanya keamanan siber Indonesia masih belum terjamin. Pada tahun 2024, kembali terjadi peretasan pada 14 Februari 2024 di situs kpu.go.id dan pada 20 Juni 2024, Server Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) lumpuh akibat serangan Brain Cipher Ransomware.

Hingga saat ini, pemerintah belum berhasil mengambil alih PDNS. Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) akhirnya angkat bicara mengenai permasalahan ini.

“Permasalahan utama dari serangan ransomware ke Pusat Data Nasional Sementara ini adalah tidak adanya cadangan data,” jelas Hinsa Siburian, Kepala BSSN.

Pemerintah bersama seluruh pihak terkait telah berusaha memulihkan data-data yang tersimpan, tetapi hingga saat ini belum berhasil. Oleh karena itu, pemerintah hanya dapat menggunakan sumber daya yang tersedia.

Peretasan ini mengakibatkan kerugian bagi 210 instansi, termasuk data mahasiswa baru KIP Kuliah 2024. Sebanyak 800 ribu data calon mahasiswa dilaporkan hilang, dan pengumuman daftar penerima harus ditunda tanpa batas waktu yang jelas.

Nur Azizah Azzahra