Makassar, EBS FM Unhas — Beredar kabar bahwa sejumlah program beasiswa, termasuk Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah dan Beasiswa Pendidikan Indonesia (BPI), terkena dampak pemangkasan anggaran akibat efisiensi pemerintah. Namun, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek) menegaskan bahwa anggaran beasiswa tetap aman dan tidak termasuk dalam objek efisiensi anggaran yang sedang dilakukan pemerintah, Kamis (13/2).

Kabar soal pemangkasan beasiswa ini viral di media sosial, khususnya di platform X. Dalam beberapa unggahan disebutkan bahwa beasiswa KIP Kuliah, BPI, Beasiswa Afirmasi Pendidikan Tinggi (ADik), serta beberapa program beasiswa lainnya mengalami pemotongan anggaran. Salah satu unggahan menyatakan bahwa lebih dari 663 ribu mahasiswa penerima KIP Kuliah berisiko putus kuliah akibat kebijakan ini.

Isu ini memicu reaksi keras dari warganet yang mengkritik kebijakan efisiensi anggaran pemerintah. Beberapa di antaranya menyebut pemotongan dana beasiswa sebagai ancaman bagi akses pendidikan tinggi bagi mahasiswa dari keluarga kurang mampu.

“Jahat banget pemerintah. 663k mahasiswa ongoing terancam putus kuliah, bahkan KIPK buat maba 2025 terancam dihapus? Ya Allah, keluarga miskin gak layak tinggal di Indo?” tulis salah satu pengguna X.

Menanggapi hal ini, Sekretaris Jenderal Kemendiktisaintek, Togar M. Simatupang, membantah kabar tersebut. Ia menegaskan bahwa beasiswa tidak termasuk dalam objek efisiensi anggaran dan tetap aman.

“Belanja sosial, terutama beasiswa, tidak menjadi objek program efisiensi,” ujar Togar dalam pernyataan resminy, Kamis (13/2).

Sementara itu, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Satryo Soemantri Brodjonegoro, menambahkan bahwa pihaknya telah mengusulkan agar anggaran beasiswa dikembalikan ke pagu semula.

“Kami usulkan kembali supaya tetap pada pagu semula, yaitu Rp14,698 triliun, karena ini termasuk kategori yang tidak kena efisiensi,” jelasnya dalam rapat dengan Komisi X DPR RI.

Gita Lestari