Makassar, EBS FM Unhas — Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) melalui kegiatan MPR RI Goes to Campus mengunjungi Universitas Hasanuddin (Unhas) sebagai kampus ke-46 yang dikunjungi MPR RI guna mensosialisasikan urgensi transisi energi, keadilan energi, dan perubahan iklim kepada generasi muda pada Selasa (10/3) di Gedung Arsjad Rasjid.

Dalam pemaparan kuliah umum, Wakil Ketua MPR RI, Dr. Eddy Soeparno, S.H., M.H., menyikapi perubahan iklim serta kenaikan harga minyak mentah dan gas dunia akibat gejolak perang di Timur Tengah (Timteng), dengan mengatakan bahwa urgensi ketahanan energi saat ini identik dengan ketahanan nasional.

Ia memaparkan bahwa kondisi Indonesia saat ini mengalami degradasi ekologi yang menjadi salah satu tanda krisis iklim. Selain itu, Indonesia juga menghadapi darurat sampah dengan produksi sekitar 52 juta ton per tahun yang berisiko menumpuk dan menimbulkan bencana. Ia juga menjelaskan bahwa Indonesia sedang menjalani transisi energi dari fosil ke energi terbarukan yang masih membutuhkan investasi besar.

Eddy Soeparno turut menjelaskan bahwa tantangan Indonesia dalam menghadapi transisi energi terbarukan antara lain penguasaan teknologi yang masih terbatas, sumber daya manusia yang belum sepenuhnya kompeten dalam mengoperasikan energi terbarukan, serta pendanaan yang belum cukup mendukung.

“Kekayaan energi kita sangat luar biasa. Ini adalah hal yang perlu kita syukuri di negara kita Indonesia, fosilnya banyak, migasnya banyak, dan kita juga memiliki cadangan batu bara yang besar serta sumber daya terbarukan yang besar. Namun, di tengah keberlimpahan sumber daya tersebut kita masih mengimpor, itu yang menjadi paradoks kita,” jelasnya.

Ke depannya, untuk memperkuat ketahanan energi nasional, Eddy mendorong percepatan transisi energi, termasuk peningkatan kapasitas simpanan BBM sebagai penyangga strategis dari sekitar 20 hari saat ini menjadi 90 hari sesuai arahan Presiden Prabowo. Terakhir, selain ketahanan energi nasional, Eddy juga berharap ketahanan fiskal Indonesia tetap kuat mengingat kebutuhan anggaran untuk membeli minyak mentah dengan harga mahal dapat membebani negara-negara pengimpor migas, termasuk Indonesia.

Nabila Fatimah Azzahra