Red Card 2 Tahun Prabowo-Gibran: Mahasiswa Unhas Sampaikan Sembilan Tuntutan

Makassar, EBS FM Unhas — Sejumlah mahasiswa Universitas Hasanuddin (Unhas) menggelar aksi demonstrasi bertajuk “Red Card 2 Tahun Prabowo-Gibran” di Pintu 1 Unhas, Kamis (22/10). Dalam aksi tersebut, mahasiswa menyampaikan sembilan tuntutan yang mencakup persoalan lingkungan dan agraria, kesejahteraan rakyat, penanganan bencana, kebijakan Makan Bergizi Gratis (MBG), militerisme, demokrasi, hingga pendidikan. Mereka juga mendesak Unhas agar bersikap kritis terhadap kebijakan pemerintah dan berpihak pada kepentingan rakyat.

Salah satu orator aksi, Andi (nama samaran), mengatakan bahwa demonstrasi tersebut merupakan bentuk pemberian kartu merah kepada Prabowo dan Gibran setelah dua tahun masa pemerintahan mereka. Ia menjelaskan bahwa sembilan tuntutan yang disampaikan merupakan sikap mahasiswa terhadap berbagai persoalan yang dinilai belum terselesaikan selama pemerintahan berlangsung.

“Melalui aksi ‘Red Card 2 Tahun Prabowo-Gibran’ ini, kami menyampaikan sembilan tuntutan sebagai bentuk evaluasi terhadap dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran. Tuntutan ini mencakup persoalan lingkungan, agraria, kesejahteraan rakyat, penanganan bencana, pendidikan, hingga demokrasi. Tuntutan ini kami sampaikan hari ini dan selama-lamanya,” ujar Andi.

Salah satu isu yang menjadi perhatian mahasiswa ialah penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Mereka mendesak pencabutan izin konsesi lahan serta menolak alih fungsi kawasan terdampak karhutla. Selain itu, mahasiswa menuntut pelaksanaan reboisasi dan pemulihan ekosistem, penyitaan aset korporasi yang bertanggung jawab atas karhutla untuk kepentingan masyarakat, serta penegakan hukum terhadap seluruh pihak yang terlibat.

Selain persoalan lingkungan, mahasiswa mendesak pemerintah menetapkan bencana di Sumatra, Kalimantan, dan Nusa Tenggara Timur (NTT) sebagai bencana nasional agar penanganannya dapat dimaksimalkan. Mereka juga menuntut penghentian proyek strategis nasional (PSN) di wilayah konflik agraria hingga persoalan konflik dan penggusuran diselesaikan, sekaligus mendorong pelaksanaan reforma agraria sejati untuk menghentikan perampasan ruang hidup masyarakat.

Dalam tuntutan terkait kebijakan pemerintah, mahasiswa meminta pencabutan peraturan yang berkaitan dengan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Mereka menyoroti dugaan dampak negatif program tersebut, termasuk kasus keracunan makanan dan persoalan korupsi, yang menurut mereka perlu mendapat perhatian serta ditindaklanjuti oleh pemerintah.

Mahasiswa turut menuntut pembebasan seluruh tahanan politik dan pemberian perlindungan hukum bagi aktivis demokrasi. Mereka juga menyerukan penghentian pemerintahan yang mereka nilai militeristik, pembubaran komando teritorial, serta pengembalian militer ke barak sebagai bagian dari tuntutan untuk mengakhiri militerisme. Di bidang pendidikan, mahasiswa mendorong terwujudnya sistem pendidikan yang gratis, ilmiah, demokratis, dan berpihak pada kepentingan rakyat.

Melalui aksi “Red Card 2 Tahun Prabowo-Gibran”, mahasiswa berharap sembilan tuntutan tersebut mendapat perhatian dan ditindaklanjuti oleh pemerintah. Mereka menegaskan akan terus menyampaikan aspirasi selama berbagai persoalan yang diangkat belum mendapatkan penyelesaian yang dinilai berpihak pada kepentingan masyarakat.

Fadiah Nadhilah Irhad