EBS News 22 November 2026

Pemprov Tetapkan UMP Sulsel 2027, Ini Besaran dan Rinciannya

Makassar, EBS FM Unhas — Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Pemprov Sulsel) menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2027 sebesar Rp4.233.913,25 per bulan. Besaran tersebut mengalami kenaikan sebesar 7,98 persen atau Rp312.824,46 dibandingkan UMP 2026 yang mencapai Rp3.921.088,79. Ketentuan ini mulai berlaku pada 1 Januari 2027.

Dilansir dari laman resmi Pemprov Sulsel, penetapan tersebut diumumkan oleh Sekretaris Daerah Sulsel, Andi Winarno Eka Putra, yang mewakili Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman di Kantor Gubernur Sulsel, Sabtu (21/11). Keputusan tersebut tertuang dalam Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 1968/XI/Tahun 2026.

Andi Winarno menjelaskan bahwa penetapan upah minimum mempertimbangkan kesejahteraan pekerja sekaligus keberlangsungan dunia usaha. Prosesnya juga melibatkan rekomendasi Dewan Pengupahan Provinsi dan Lembaga Kerja Sama Tripartit yang terdiri atas unsur pemerintah, akademisi, pengusaha, dan pekerja.

“Penetapan upah minimum harus dilakukan secara cermat, berdasarkan data, melalui dialog, dan dengan mempertimbangkan kepentingan seluruh pihak secara proporsional,” ujar Andi Winarno.

Selain UMP, Pemprov Sulsel juga menetapkan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) 2027 untuk tiga sektor usaha. 

(1) Sektor pertambangan, energi, dan kelistrikan sebesar Rp4.293.995,04 per bulan.

(2) Sektor industri pengolahan dan ritel sebesar Rp4.235.702,42 per bulan.

(3) Sektor aktivitas jasa sebesar Rp4.234.608,39 per bulan.

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Sulsel, Jayadi Nas, menyebut penetapan tersebut merupakan hasil pembahasan yang mempertemukan usulan dari kalangan pekerja dan pengusaha. Ia menilai keputusan yang diambil menjadi titik temu bagi kedua pihak.

“Pak Gubernur sangat luar biasa dalam memediasi. Perjuangan dunia usaha berada di angka 0,5 sampai 0,6, sementara pihak pekerja mengusulkan 0,8 sampai 1. Menurut saya, angka yang diambil menjadi jalan tengah yang paling elegan,” jelas Jayadi.

Pemprov Sulsel menegaskan bahwa ketentuan upah minimum berlaku bagi pekerja atau buruh dengan masa kerja kurang dari satu tahun. Sementara itu, pekerja dengan masa kerja satu tahun atau lebih memperoleh upah berdasarkan struktur dan skala upah perusahaan. Perusahaan juga diingatkan untuk tidak membayar pekerja di bawah ketentuan minimum maupun mengurangi upah yang telah berada di atas standar tersebut.

Melani Pratiwi Palajukan

Now Playing
107.7 FM - EBS Radio
01:24
-03:10