Peringati Sumpah Pemuda, Mahasiswa Makassar Suarakan Isu Lingkungan hingga Kebebasan Sipil

Makassar, EBS FM Unhas — Aksi demonstrasi memperingati Hari Sumpah Pemuda ke-98 berlangsung di sejumlah titik di Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Rabu (28/10/2026). Aksi ini menjadi wadah bagi mahasiswa dan berbagai organisasi untuk menyampaikan aspirasi terkait kebijakan pemerintah, persoalan lingkungan, kondisi ekonomi, konflik agraria, serta kebebasan sipil.

Salah satu aksi berlangsung di kolong Flyover Jalan Urip Sumoharjo. Massa berasal dari Universitas Hasanuddin (Unhas), Organisasi Kemahasiswaan Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin (OKFT-UH), Universitas Negeri Makassar (UNM), Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar, serta sejumlah organisasi mahasiswa, termasuk Komite Rakyat Demokratik (Komrad), Koalisi Perjuangan Pemuda Mahasiswa (KPPM) dan Banyak organisasi lainnya juga yang ikut serta menyuarakan aspirasi mereka. Para demonstran membawa spanduk dan menyampaikan orasi yang menyoroti berbagai persoalan nasional dan daerah.

Dalam aksi tersebut, Massa menyoroti evaluasi terhadap kebijakan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Isu kebakaran hutan dan lahan (karhutla) menjadi salah satu perhatian utama. Mahasiswa mendesak pemerintah menetapkan karhutla di Kalimantan, Sumatera, dan Nusa Tenggara Timur sebagai bencana nasional, memulihkan ekosistem terdampak, serta menindak pihak yang bertanggung jawab. Mereka juga menyoroti dampak kabut asap terhadap kesehatan masyarakat dan aktivitas pendidikan.

Dalam dokumen kajian aksi bertajuk “Evaluasi 2 Tahun Rezim Prabowo Gibran”, OKFT-UH turut mendesak pemerintah menetapkan karhutla sebagai bencana nasional, menindak pihak yang bertanggung jawab, menolak alih fungsi lahan terdampak, serta melakukan pemulihan ekosistem secara menyeluruh.

Selain itu, mahasiswa menuntut penghentian kriminalisasi terhadap aktivis, mahasiswa, dan masyarakat sipil, serta menjamin kebebasan berekspresi dan berkumpul tanpa tindakan represif.

Selain persoalan lingkungan, mahasiswa mengkritik kondisi ekonomi masyarakat, kenaikan harga kebutuhan pokok, stagnasi upah buruh, serta penggunaan anggaran negara untuk program yang mereka nilai perlu dievaluasi, termasuk Makan Bergizi Gratis (MBG). Mereka turut mendesak pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), serta perbaikan kebijakan ekonomi agar lebih berpihak pada kebutuhan masyarakat.

Mahasiswa juga menyoroti konflik agraria dan dugaan perampasan ruang hidup yang dikaitkan dengan kepentingan investasi dan Proyek Strategis Nasional (PSN). Sejumlah persoalan yang diangkat meliputi konflik lahan di Luwu Timur, ancaman penggusuran di Bara-Baraya, dan reklamasi pesisir Pulau Lae-Lae. Di sisi lain, mereka menyuarakan penolakan terhadap tindakan represif, dugaan kriminalisasi aktivis, serta keterlibatan militer dalam ranah sipil.

Melalui aksi tersebut, mahasiswa menyampaikan tuntutan berupa penanganan karhutla, pemulihan lingkungan, perbaikan kebijakan ekonomi, reformasi agraria, pemberantasan KKN, dan perlindungan kebebasan sipil. Peringatan Hari Sumpah Pemuda menjadi momentum bagi mahasiswa untuk menyampaikan kritik dan mendorong evaluasi kebijakan pemerintah. Mereka berharap tuntutan tersebut mendapat perhatian serta ditindaklanjuti melalui kebijakan yang melindungi lingkungan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan menjamin hak warga negara.

M. Rusyaid Ridho Rusli